Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta mengumumkan akan menerapkan pendekatan yang lebih selektif dalam menanggapi permintaan pertolongan atau aduan dari masyarakat. Kebijakan ini merupakan respons terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamina Dex, yang semakin membebani operasional dinas setelah sebelumnya terdampak oleh efisiensi anggaran.
Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, menjelaskan bahwa layanan kedaruratan akan tetap menjadi prioritas utama. Proses seleksi ini secara khusus menargetkan layanan non-kedaruratan atau laporan yang, berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas, seharusnya menjadi kewenangan instansi lain.
Taokhid mengungkapkan bahwa selama ini, pihaknya sering menangani berbagai laporan yang tidak sesuai dengan tupoksi mereka. Contohnya termasuk masalah rumah tangga seperti perselisihan suami-istri, isu-isu terkait ketenteraman dan ketertiban umum, masalah sosial, hingga penyemprotan area pasca penyembelihan hewan kurban (hewan yang disembelih dalam ritual keagamaan). Laporan-laporan semacam ini, yang menurut Taokhid cukup banyak, kini akan dialihkan ke instansi yang lebih berwenang.
Langkah pengalihan ini juga bertujuan sebagai edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Dengan demikian, tidak semua jenis layanan akan secara otomatis ditujukan kepada Damkarmat.
Meskipun demikian, Taokhid menegaskan bahwa layanan kedaruratan, baik yang berkaitan dengan kebakaran maupun kejadian non-kebakaran, tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi reptil atau ular yang masuk ke rumah, serta penanganan cincin yang tersangkut di jari, adalah contoh layanan yang akan terus ditindaklanjuti.
Taokhid menjelaskan bahwa kebijakan ini berakar pada efisiensi anggaran yang juga dialami oleh organisasi perangkat daerah (OPD - regional government agencies) lain di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta mengalami pengurangan akibat efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, khususnya terkait transfer keuangan daerah. Hal ini berdampak signifikan pada kapasitas anggaran di hampir semua OPD.
Tantangan baru muncul seiring dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kendaraan operasional pemadam kebakaran, terutama truk damkar, selama ini menggunakan Pertamina Dex. Kenaikan harga yang signifikan pada awal periode ini turut memberikan dampak pada biaya operasional.
Berdasarkan perhitungan Damkarmat Yogyakarta, anggaran operasional murni yang tersedia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga September 2026, jika tidak ada penambahan alokasi dana. Kondisi ini memaksa Damkarmat untuk mengambil berbagai langkah efisiensi, termasuk penggunaan BBM yang lebih cermat untuk operasional. Meskipun nominal anggaran tidak berkurang, kenaikan harga secara otomatis mengurangi volume BBM yang dapat dibeli. Taokhid berharap masyarakat dapat memahami keterbatasan yang dihadapi oleh dinasnya.